Konflik Timor Timur tahun 1999 menyisakan banyak kisah tentang perpindahan, kehilangan rumah, dan hidup tanpa kepastian. Dua dekade lebih berlalu, tapi jejak itu masih dirasakan oleh ribuan keluarga yang mengikuti orang tua mereka mengungsi ke wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Aveline, atau yang akrab disapa Mama Leticia, warga Desa Oebola Dalam di Kupang.

Selama bertahun-tahun, Aveline hidup dengan kondisi yang jauh dari stabil. Ia berpindah rumah beberapa kali dan banyak tinggal menumpang di tanah milik orang lain, baik warga lokal maupun pemerintah. Setiap kali membangun tempat tinggal sederhana, selalu ada rasa cemas: apakah harus pindah lagi? Apakah tanah itu benar-benar aman ditempati? Ketidakpastian ini berlangsung hampir seumur hidupnya.

Namun, harapan itu datang lewat program Reforma Agraria yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN melalui skema Redistribusi Tanah bagi keluarga eks pejuang Timtim. Program ini bukan sekadar membagikan tanah dan sertipikat. Lebih dari itu, program ini adalah bentuk pengakuan negara atas perjuangan mereka di masa lalu dan upaya memulihkan stabilitas hidup setelah puluhan tahun tidak memiliki kepastian hukum atas tempat tinggal.

Aveline menjadi salah satu penerima manfaat program tersebut. Ia mendapat rumah berikut sertipikat hak milik legal, sah, dan tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun. Air mata haru tak bisa ditahan ketika rumah itu diserahkan. Baginya, kepemilikan tanah adalah simbol kebebasan dari ketakutan yang selama ini mengekangnya.

Bukan hanya tinggal lebih nyaman, Aveline juga akhirnya bisa memulai usaha kecil. Di depan rumah barunya, ia membuka kios sederhana yang menjual kebutuhan sehari-hari bagi warga sekitar. Ini mungkin terlihat biasa bagi banyak orang, tetapi bagi seseorang yang hidup berpindah-pindah selama puluhan tahun, memiliki kios di tanah milik sendiri adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi.

Cerita serupa juga dialami Eugenio Jubito Lobo, generasi kedua dari keluarga eks pejuang Timtim. Sejak kecil ia tumbuh dengan cerita perpindahan rumah dan tinggal di kamp pengungsian. Tanah yang mereka tempati selama ini statusnya tidak jelas—kadang disebut tanah pemerintah, kadang tanah milik instansi lain. Kondisi ini membuat mereka tidak pernah benar-benar merasa aman.

Lewat Redistribusi Tanah, Eugenio akhirnya memiliki rumah dan tanah atas nama pribadinya. Ia merasa hidupnya berubah drastis. Di usia muda, sebelum berkeluarga, ia sudah memegang aset penting yang bisa menjadi pondasi masa depan. Terlebih lagi, ia merasa bangga bahwa negara memberikan penghargaan nyata atas pengorbanan orang tuanya.

Program Redistribusi Tanah ini menegaskan kembali tujuan besar Reforma Agraria: memberikan kepastian kepemilikan bagi mereka yang terdampak situasi sejarah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui akses legal terhadap tanah. Tanpa legalitas, masyarakat rentan terhadap penggusuran, sengketa, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan legalitas yang sah, mereka bisa membangun rumah, bekerja, membuka usaha, hingga mewariskan aset kepada generasi berikutnya.

Selain manfaat ekonomi dan sosial, kepastian hukum atas tanah juga memberikan rasa aman psikologis. Hidup di tanah sendiri membuat seseorang lebih percaya diri untuk merencanakan masa depan. Mereka tidak lagi dihantui rasa takut akan diusir atau digusur tanpa kejelasan.

Perlu diakui, persoalan tanah di Indonesia memang kompleks. Banyak keluarga, bukan hanya eks pejuang Timtim, yang hidup di tanah tanpa legalitas yang jelas. Proses sertifikasi sering kali terkendala administratif, konflik lapangan, hingga tumpang tindih kepemilikan. Namun, keberhasilan program Reforma Agraria di Kupang ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tanah bisa dilakukan asalkan dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, komitmen, dan verifikasi yang ketat.

Kisah Aveline dan Eugenio adalah contoh nyata bagaimana sebuah kebijakan pertanahan mampu mengubah hidup masyarakat. Tidak hanya memberikan rumah dan sertipikat, tetapi juga membuka pintu bagi stabilitas, kesejahteraan, dan kemandirian. Ini adalah pengingat bahwa legalitas tanah bukan hanya dokumen formal, tetapi pondasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Semoga program serupa terus diperluas dan menjangkau masyarakat yang masih hidup dalam ketidakpastian. Karena tanah bukan hanya aset tanah adalah identitas, masa depan, dan harapan.

Join Workshop Ternak Properti bersama Dimas Ananto!. Di sana kamu bakal belajar langsung dari praktisi properti berpengalaman, biar setiap langkah investasi tanahmu makin pasti dan menguntungkan.