Badan Bank Tanah (BBT) menunjukkan peran aktifnya dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang rumit di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Melalui program Reforma Agraria, sebanyak 1.550 hektar lahan telah diamankan dan dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

Langkah ini tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga upaya strategis melawan praktik mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat.

Masalah Lahan Bekas HGU dan Peran Mafia Tanah

Poso merupakan salah satu wilayah dengan sejarah konflik lahan, terutama di kawasan bekas Hak Guna Usaha (HGU). Banyak masyarakat yang salah paham bahwa lahan bekas HGU otomatis kembali menjadi milik warga, padahal secara hukum, lahan tersebut kembali menjadi milik negara.

Celah ini kerap dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk menguasai lahan secara ilegal, bahkan mencapai ratusan hektar dalam satu penguasaan. Sejak 2019, praktik ini terus meningkat.

Namun BBT hadir dengan pendekatan berbeda: persuasif, legal, dan solutif.

Pendidikan Hukum & Pemulihan Hak

Alih-alih melakukan penertiban paksa, BBT lebih memilih pendekatan edukatif. Masyarakat diberikan pemahaman hukum yang jelas mengenai status tanah dan mekanisme kepemilikan yang sah.

Sebanyak 142 kepala keluarga berhasil mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Tanah-tanah tersebut bahkan telah memiliki kepastian hukum dan menjadi cikal bakal desa baru yang legal.

Menurut Sekretaris BBT Jarot Wahyu Wibowo, ini adalah bukti bahwa Bank Tanah bukan lembaga perampas tanah rakyat, melainkan pengelola lahan negara yang berpihak pada rakyat.

Reforma Agraria: Instrumen Keadilan Ekonomi

Program Reforma Agraria menjadi senjata utama BBT. Tujuannya bukan sekadar membagikan tanah, tetapi menciptakan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satu kekhawatiran besar adalah kemungkinan tanah yang diberikan langsung dijual kembali oleh penerima. 

Oleh karena itu, BBT menerapkan sistem Hak Pakai selama 10 tahun sebelum statusnya berubah menjadi Hak Milik. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengawasi sekaligus memastikan tanah benar-benar digunakan secara produktif.

BBT juga menyederhanakan bahasa kampanye Reforma Agraria agar lebih mudah dipahami masyarakat, misalnya dengan istilah “tanah gratis dari Bank Tanah.”

Pemetaan Lahan dan Kolaborasi Multipihak.

Dari total 6.648 hektar HPL (Hak Pengelolaan Lahan) di Poso, 1.550 hektar telah dialokasikan untuk Reforma Agraria. Sisanya dibagi ke berbagai zona produktif, seperti:

• Pertanian dan peternakan: 3.599,23 hektar

• Kawasan industri: 119 hektar

• Konservasi: 233,88 hektar

• Pariwisata: 255,64 hektar

• Kawasan permukiman: 214 hektar

• Dan lainnya.
  
  

Penetapan penerima manfaat tidak dilakukan sepihak oleh BBT, tetapi melibatkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang terdiri dari unsur pemerintah daerah hingga kepala desa.

Revitalisasi Kakao: Ekonomi Lokal Bangkit

Selain reforma, BBT juga fokus pada pembangunan ekonomi jangka panjang. Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM, mereka membangun ekosistem industri kakao dari hulu ke hilir.

Mulai dari pendataan bibit, peningkatan kualitas, hingga hilirisasi produk seperti bubuk fermentasi dan produk olahan lainnya. Kakao dipilih karena potensi besarnya di Sulawesi Tengah, terutama di wilayah Sigi dan sekitarnya.

Harapannya, masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga bisa menikmati nilai tambah dari produk akhir. Ini menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak.

Jika kamu ingin mempelajari bagaimana cara memulai investasi properti dari nol, membangun portofolio tanpa risiko berlebihan, hingga menghitung potensi keuntungan dari setiap properti yang kamu miliki, kamu dapat mempelajarinya secara sistematis melalui buku Ternak Properti. Buku ini dirancang untuk pemula yang ingin memahami strategi investasi properti dengan pendekatan praktis, lengkap dengan studi kasus dan panduan langkah demi langkah.

Klik disini untuk dapatkan bukunya sekarang dan mulai rencanakan investasi cerdasmu hari ini!