Masalah tanah wakaf di Indonesia bukan hal baru. Banyak aset umat yang bernilai tinggi, tapi belum memiliki kepastian hukum karena belum tersertifikasi. Kondisi ini sering jadi sumber sengketa, bahkan membuat aset wakaf tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan, dari total 561.909 bidang tanah wakaf di Indonesia, baru sekitar 45 persen atau 278.469 bidang yang memiliki sertifikat resmi. Artinya, masih ada lebih dari 300 ribu bidang tanah wakaf yang belum diselesaikan secara hukum.

Untuk mempercepat penyelesaian itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengambil langkah baru yang cukup menarik: melibatkan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan kampus-kampus di bawah Kemenag.

KKN Tematik: Sinergi Kampus dan Pemerintah

Program ini pertama kali diluncurkan di UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Tujuannya jelas, yaitu mengentaskan backlog sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia.

Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa akan turun langsung ke lapangan membantu proses administrasi, pendataan, dan pengumpulan berkas untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Rektor UIN Pekalongan, Zaenal Mustakim, menargetkan sebanyak 2.093 bidang tanah wakaf bisa tersertifikasi dalam waktu dua bulan hanya oleh satu kampus. Target ini, menurut Menteri Nusron, setara dengan kinerja lima kepala kantor BPN selama satu tahun.

Jika program ini berhasil diterapkan di 50 UIN di seluruh Indonesia, maka potensi penyelesaian sertifikat tanah wakaf bisa mencapai 100 ribu bidang setiap tahunnya. Target besar pemerintah adalah seluruh tanah wakaf, masjid, musala, madrasah, dan makam bisa tersertifikasi sebelum tahun 2028.

Filosofi “Hutang Kepada Rakyat”

Nusron Wahid menegaskan, keterlibatan mahasiswa bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral. Ia menyebut filosofi noblesse oblige—bahwa mahasiswa punya “hutang kepada rakyat” karena pendidikan mereka dibiayai oleh negara.

Menurutnya, KKN Tematik ini adalah wadah untuk menunjukkan kontribusi nyata mahasiswa kepada masyarakat. “Kami harapkan mahasiswa menjadi sarjana yang sujana, yang bisa turun langsung membantu urusan rakyat dan keumatan, bukan hanya sibuk swafoto di lapangan,” ujar Nusron.

Dengan melibatkan generasi muda, pemerintah berharap proses sertifikasi tanah wakaf bisa berjalan lebih cepat, sekaligus menumbuhkan kesadaran pentingnya legalitas aset wakaf di kalangan masyarakat.

Akar Masalah dan Solusi Pemerintah

Sengketa tanah wakaf sering muncul karena faktor sejarah dan minimnya kesadaran hukum. Banyak tanah wakaf dulunya dianggap tidak bernilai ekonomi. Namun, setelah daerahnya berkembang atau dilalui proyek besar seperti jalan tol, ahli waris dari pewakaf sering menuntut kembali tanah tersebut.

Masalah lain terjadi pada tanah wakaf dari individu kaya yang memiliki lebih dari satu istri. Setelah pewakaf meninggal, anak-anak dari istri berbeda sering berselisih soal hak tanah, meskipun sudah diwakafkan.

Selain itu, banyak tanah milik yayasan pendidikan yang belum diwakafkan, tapi sertifikatnya masih atas nama individu seperti ketua atau sekretaris yayasan. Saat pengurus tersebut meninggal dunia, ahli waris sering menganggap tanah itu sebagai warisan pribadi. Inilah yang menimbulkan konflik baru di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf dan meminta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA memprioritaskan prosesnya. Pemerintah juga kini memperbolehkan yayasan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama lembaga, asalkan mendapatkan izin dari Menteri ATR/BPN serta rekomendasi dari Ditjen Bimas Islam.

Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Mahasiswa diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses ini. Mereka akan membantu sosialisasi, mengumpulkan data, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Dengan pendekatan akademis dan semangat muda, mahasiswa dianggap mampu mempercepat proses birokrasi yang selama ini berjalan lambat. Kehadiran mereka juga diharapkan bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Langkah kolaboratif ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tanah wakaf bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Upaya Kementerian ATR/BPN melibatkan mahasiswa UIN dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah langkah konkret dalam menjaga aset umat dan mencegah potensi konflik di masa depan.

Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan seluruh tanah wakaf di Indonesia bisa memiliki legalitas yang jelas dalam beberapa tahun ke depan.

Sertifikasi tanah bukan sekadar urusan administrasi, tapi wujud perlindungan terhadap harta umat agar terus bisa memberi manfaat lintas generasi.

Jika kamu ingin mempelajari bagaimana cara memulai investasi properti dari nol, membangun portofolio tanpa risiko berlebihan, hingga menghitung potensi keuntungan dari setiap properti yang kamu miliki, kamu dapat mempelajarinya secara sistematis melalui Seminar Ternak Properti. Seminar ini dirancang untuk pemula yang ingin memahami strategi investasi properti dengan pendekatan praktis, lengkap dengan studi kasus dan panduan langkah demi langkah.

Klik disini untuk dapatkan promo special Buku sekarang dan mulai rencanakan investasi cerdasmu hari ini!