Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan sistem digital berupa dashboard yang dapat digunakan untuk memantau progres Program 3 Juta Rumah. Proyek ambisius ini ditujukan untuk memberikan akses hunian yang layak bagi masyarakat, dan kini pemerintah ingin memastikan proses pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.

Dashboard ini akan berisi data pembangunan dan renovasi rumah, lengkap dengan informasi siapa pelaksananya, lokasi proyek, dan sumber pendanaannya. Data tersebut akan dikompilasi dari tiga lembaga, yaitu Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola program berbasis data. “Kami akan membantu menyusun kriteria program FLPP dan BSPS, serta membangun dashboard bersama yang memungkinkan monitoring secara real-time,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyerahkan data mentah kependudukan dari Dukcapil ke BPS. Data ini akan digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak. Verifikasi lapangan akan dilakukan oleh jaringan BPS di seluruh kabupaten/kota.

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, peluncuran dashboard akan dilakukan dalam waktu dekat. Masyarakat nantinya dapat mengakses dashboard ini untuk mengetahui capaian program secara langsung. Kementerian PKP juga terus melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh informasi yang ditampilkan relevan dan akurat.

Dashboard ini akan mencakup kontribusi pemerintah daerah yang juga memiliki program renovasi rumah tidak layak huni. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan bisa mendongkrak efektivitas program 3 juta rumah, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban publik yang dapat diakses luas.