Kasus mafia tanah kembali mencuat ke publik. Kali ini terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Desa Cikuda, Parungpanjang, diduga menerima gratifikasi dalam penerbitan dokumen jual beli tanah dengan total mencapai lebih dari Rp 2,3 miliar.

Kronologi Awal Mula Kasus

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, menjelaskan bahwa pemanggilan Kades dilakukan terkait dugaan gratifikasi penertiban dokumen jual beli tanah. Dugaan ini muncul setelah adanya transaksi jual beli tanah yang melibatkan perusahaan dan warga, di mana Kades diduga meminta imbalan untuk menandatangani dokumen pelepasan hak tanah.

“Sudah dilaksanakan gelar perkara di Krimsus Polda Jabar dan dinyatakan ditemukan peristiwa pidana, sehingga diterbitkan rekomendasi untuk peningkatan proses penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan,” jelas Wikha, Rabu (27/8/2025).

Modus dan Jumlah Uang yang Diterima

Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara, Kades Cikuda diduga meminta biaya Rp 30.000 per meter untuk menandatangani dokumen pelepasan hak tanah. Jika dihitung dari luas tanah yang terlibat, jumlah uang yang didapat mencapai sekitar Rp 2,3 miliar.

Saat ini, status hukum Kades tersebut masih sebagai saksi. Namun, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi lain, baik dari pihak perusahaan (PT AKP), pihak desa, maupun warga yang menjadi penjual tanah.

Dampak Bagi Masyarakat

Kasus seperti ini jelas merugikan masyarakat. Seharusnya proses jual beli tanah bisa dilakukan dengan biaya resmi sesuai aturan. Namun, dengan adanya pungutan liar seperti ini, biaya menjadi lebih mahal, masyarakat dirugikan, dan potensi konflik semakin besar.

Selain itu, kasus ini juga menodai kepercayaan publik terhadap perangkat desa yang seharusnya berperan melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan pribadi.

Pelajaran dari Kasus Ini

Ada beberapa hal penting yang bisa dipetik dari kasus dugaan gratifikasi surat tanah di Bogor ini:

1. Hati-hati dengan pungutan tambahan. Jika ada biaya di luar aturan resmi, pastikan dicek kembali ke BPN atau instansi terkait.
2. Selalu urus dokumen tanah melalui jalur resmi. Jangan tergiur “jalur cepat” yang ujung-ujungnya bisa bermasalah.
3. Pahami biaya resmi. Misalnya dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), biaya resmi ditanggung negara. Jika ada pungutan lain, patut dipertanyakan.
4. Dokumentasi lengkap. Simpan semua bukti pembayaran resmi agar aman jika ada masalah di kemudian hari.
   
   

Kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar ini menunjukkan bahwa praktik mafia tanah masih menjadi PR besar di Indonesia. Transparansi dan pengawasan ketat perlu terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan pertanahan yang adil dan sesuai aturan.

Sebagai masyarakat, kita juga harus cerdas dalam mengurus dokumen tanah. Jangan ragu untuk bertanya ke instansi resmi jika menemukan pungutan liar. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari kerugian sekaligus membantu meminimalisir praktik mafia tanah.

Footer Arahkan ke Workshop

Mau belajar cara aman urus tanah, bebas dari mafia tanah, sekaligus bisa jadi peluang bisnis?

📢 Ikuti Workshop Ternak Properti (27–28 September 2025) dan pelajari strategi langsung dari para praktisi!