Proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti adanya sejumlah kendala yang membuat pengurusan PBG di wilayah ini terkesan mahal dan lamban.

Dalam kunjungannya ke Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat (10/10/2025), Mendagri menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi masyarakat atau pengembang untuk menggunakan jasa konsultan dalam mengurus PBG. Ia mengaku heran ketika mendengar laporan bahwa banyak pengembang di Sumut harus membayar biaya konsultan hingga Rp13 juta per rumah, baik untuk rumah subsidi maupun komersial.

Menurut Tito, hal semacam ini tidak seharusnya terjadi. “Tidak ada kewajiban memakai konsultan. Langsung saja urus di Mal Pelayanan Publik (MPP),” tegasnya. Ia juga menilai bahwa pengurusan PBG semestinya dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Para pengembang di Sumut mengeluhkan bahwa proses pengurusan PBG bisa memakan waktu hingga enam bulan, bahkan lebih. Padahal di daerah lain, seperti Bandung atau Anyer, izin serupa bisa diselesaikan dalam hitungan jam.

Masalah Biaya dan Birokrasi

Salah satu pengembang dari Tanjung Balai, Taufik, menyampaikan bahwa biaya pengurusan PBG menjadi beban berat, terutama bagi pengembang rumah subsidi. “Kami masih harus bayar konsultan, dan biayanya sampai Rp13 juta per rumah. Uang sebanyak itu kan bisa dipakai untuk bahan bangunan,” ujarnya.

Keluhan serupa datang dari Andika, pengembang asal Medan. Ia mengaku proses yang panjang dan biaya tinggi membuat proyek perumahan semakin berat dijalankan. “Katanya pemerintah bilang PBG bisa selesai dalam 9 jam, tapi di Medan bisa 6 bulan. Dulu sebelum ada konsultan, prosesnya malah lebih cepat,” tuturnya.

Situasi ini menunjukkan bahwa reformasi perizinan di sektor properti masih menghadapi tantangan besar, terutama di tingkat daerah. Banyak pihak berharap adanya standarisasi dan transparansi proses PBG, agar tidak lagi tergantung pada interpretasi lokal atau perantara yang tidak wajib.

Minimnya Mal Pelayanan Publik

Salah satu penyebab lambatnya pelayanan, menurut Mendagri, adalah minimnya jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumut. Saat ini, dari 33 kabupaten/kota, hanya enam daerah yang sudah memiliki MPP, yaitu Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Asahan, Labuhanbatu Utara, dan Humbang Hasundutan.

Padahal, program MPP sudah dicanangkan sejak lima tahun lalu dengan tujuan menghadirkan layanan publik “satu pintu” agar masyarakat dapat mengurus berbagai izin tanpa ribet.

Mendagri menegaskan, “Saya minta kepala daerah pahami betul, kalau pengurusan PBG cepat, masyarakat akan semangat membangun, dan harga rumah pun bisa lebih murah.” Ia juga mengingatkan bahwa lambatnya layanan justru menghambat investasi di sektor properti dan konstruksi, yang merupakan salah satu penggerak ekonomi daerah.

Dampak bagi Masyarakat dan Developer

Biaya tinggi dan proses lambat bukan hanya memberatkan pengembang, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Ketika biaya pengurusan naik, harga jual rumah pun ikut terdorong naik. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan keterjangkauan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, lambatnya penerbitan izin juga membuat perputaran modal developer menjadi terhambat. Proyek-proyek bisa tertunda, dan kepercayaan investor menurun.

Harapan ke Depan

Pernyataan tegas Mendagri ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola PBG di Sumatera Utara. Pemerintah daerah perlu mempercepat digitalisasi layanan, menambah jumlah MPP, serta memastikan tidak ada pungutan atau jasa tambahan yang tidak wajib.

Jika proses PBG bisa dilakukan dengan cepat, murah, dan transparan, maka ekosistem properti di daerah akan tumbuh lebih sehat. Developer bisa bekerja lebih efisien, masyarakat mendapat rumah dengan harga lebih wajar, dan pemerintah mendapatkan penerimaan retribusi tanpa hambatan birokrasi.

Pada akhirnya, reformasi birokrasi bukan sekadar tentang aturan, tetapi tentang membangun kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Dan di sektor properti, kepercayaan itu sangat menentukan arah pembangunan di masa depan.

Jika kamu ingin mempelajari bagaimana cara memulai investasi properti dari nol, membangun portofolio tanpa risiko berlebihan, hingga menghitung potensi keuntungan dari setiap properti yang kamu miliki, kamu dapat mempelajarinya secara sistematis melalui Seminar Ternak Properti. Seminar ini dirancang untuk pemula yang ingin memahami strategi investasi properti dengan pendekatan praktis, lengkap dengan studi kasus dan panduan langkah demi langkah.

Klik disini untuk dapatkan promo special Buku sekarang dan mulai rencanakan investasi cerdasmu hari ini!