Istilah “tanah negara” atau “tanah dikuasai negara” pasti sering kita dengar dalam pembahasan properti, legalitas tanah, atau berita pertanahan. Namun, banyak orang masih salah paham dan menganggap bahwa semua tanah di Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh negara. Padahal berdasarkan hukum, konsep “dikuasai” dan “dimiliki” adalah dua hal yang berbeda dan punya konsekuensi hukum yang sangat penting.

Untuk memahami hal ini, kita perlu kembali kepada dasar hukum agraria Indonesia, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya berada di bawah penguasaan negara pada tingkatan tertinggi, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Artinya, negara memegang mandat utama untuk mengatur pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum.

Penguasaan negara bukan berarti kepemilikan penuh

Banyak masyarakat mengira bahwa karena negara “menguasai”, berarti negara “memiliki” seluruh tanah di Indonesia. Padahal tidak sesederhana itu. Penguasaan negara lebih tepat dipahami sebagai kewenangan, bukan kepemilikan. Negara diberikan hak untuk mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah agar sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat.

Dalam jurnal hukum yang ditulis Andi Bustamin Daeng Kunu, dijelaskan bahwa penguasaan negara menjadi penting karena tidak semua permasalahan pertanahan bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Negara perlu hadir untuk mengatur, menyelesaikan sengketa, menentukan peruntukan tanah, hingga memastikan tanah tidak disalahgunakan atau dieksploitasi berlebihan.

Namun, individu maupun badan hukum tetap bisa memiliki tanah secara sah, asalkan memenuhi syarat dan mengikuti aturan yang berlaku. Bentuk kepemilikan itu tampak dalam jenis-jenis hak atas tanah seperti Hak Milik (SHM), HGB, HGU, dan Hak Pakai. Hak-hak inilah yang menjadi dasar masyarakat untuk membangun rumah, menjalankan usaha, atau memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan negara.

Kewenangan negara dalam mengatur tanah

Hak menguasai negara memberi kewenangan kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur penggunaan dan peruntukan tanah.

2. Menentukan hubungan hukum antara individu dengan tanah.

3. Mengalokasikan tanah untuk kepentingan tertentu, termasuk redistribusi tanah.

4. Mencabut atau mengubah hak atas tanah jika diperlukan untuk kepentingan umum.
   
   

Contoh yang paling mudah adalah pembangunan jalan tol, fasilitas umum, atau proyek strategis nasional. Jika lokasi tersebut membutuhkan tanah warga, negara melalui mekanisme yang sah dapat melakukan pengadaan tanah dengan memberikan ganti untung yang adil. Proses ini menunjukkan bahwa negara bukan “memiliki tanah rakyat”, melainkan memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatannya demi kepentingan bersama.

Beda tanah negara dan tanah milik negara

Kadang istilah ini juga bikin bingung. Tanah yang dikuasai negara belum tentu dimiliki negara. Tanah milik negara adalah tanah yang memang digunakan untuk kantor pemerintahan, fasilitas publik, sekolah negeri, rumah dinas, atau aset negara lainnya. 

Sementara tanah negara adalah tanah yang tidak atau belum diberikan hak kepada seseorang atau badan hukum tertentu. Misalnya tanah telantar, tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang, atau tanah yang tidak jelas pemiliknya.

Mengapa penting memahami konsep ini?

Pemahaman yang benar soal “tanah dikuasai negara” sangat penting terutama untuk masyarakat yang ingin membeli, memiliki, atau mengelola tanah. Kesalahpahaman bisa membuat seseorang menganggap bahwa sertifikat yang mereka punya menjadikan mereka pemilik absolut tanpa batasan. Padahal setiap penggunaan tanah tetap harus mengikuti aturan negara, termasuk peruntukan tata ruang, batasan kepemilikan, hingga kewajiban pajak.

Selain itu, banyak kasus sengketa terjadi karena masyarakat tidak paham konsep hak atas tanah dan kedudukan negara sebagai pengatur tertinggi. Dengan memahami aturan ini, masyarakat bisa lebih aman dalam melakukan transaksi jual beli tanah, menghindari sengketa, dan memastikan asetnya terjaga secara hukum.

Pada akhirnya, konsep tanah dikuasai negara bukanlah untuk membatasi hak masyarakat, melainkan memastikan bahwa pemanfaatan tanah berjalan adil, merata, dan bermanfaat bagi semua. Negara hadir sebagai pengatur, masyarakat tetap dapat memiliki tanah, dan tujuan utamanya adalah terciptanya kesejahteraan bersama.

Join Workshop Ternak Properti bersama Dimas Ananto!. Di sana kamu bakal belajar langsung dari praktisi properti berpengalaman, biar setiap langkah investasi tanahmu makin pasti dan menguntungkan.