Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu proyek strategis nasional yang menyita perhatian publik. Seiring dengan pembangunan yang masif, khususnya Bandara VVIP IKN dan jalan bebas hambatan seksi 5B, muncul pertanyaan besar: bagaimana nasib warga yang terdampak?

Jawaban itu akhirnya mulai terjawab ketika Badan Bank Tanah menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Penyerahan tahap awal ini dilakukan pada akhir September 2025 dan menandai sebuah babak baru dalam reforma agraria Indonesia.

Sertifikat Tanah dengan Skema Baru

Yang membuat momen ini istimewa adalah cara penyerahan sertifikat tanahnya. Untuk pertama kalinya, sertifikat diberikan dengan skema Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. Dari total 129 subjek penerima manfaat reforma agraria, sebanyak 23 warga sudah menerima sertifikat tahap pertama, sementara sisanya akan diserahkan secara bertahap.

Skema ini memungkinkan masyarakat tetap memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka garap, meski berada di atas tanah negara. Setelah 10 tahun, sertifikat hak pakai ini bahkan bisa ditingkatkan menjadi Hak Milik, yang tentunya memberi nilai lebih besar bagi pemiliknya.

Negara Hadir Beri Kepastian

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menegaskan bahwa langkah ini adalah bukti nyata hadirnya negara. Menurutnya, reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah menjadi implementasi dari amanat PP Nomor 64 Tahun 2021, yang mengatur peran Badan Bank Tanah dalam mengelola aset negara demi kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah, Hakiki Sudrajat, menambahkan bahwa dengan adanya kepastian hukum ini, peluang terjadinya penyalahgunaan tanah negara bisa diminimalkan. Artinya, warga yang sebelumnya rentan terhadap praktik mafia tanah kini bisa lebih tenang.

Selain itu, sertifikat hak pakai ini juga memiliki manfaat ekonomi. Tanah yang sudah bersertifikat memiliki nilai jual lebih tinggi, dapat dimanfaatkan untuk usaha, bahkan bisa dijadikan jaminan kredit di perbankan.

Dukungan Pemerintah Daerah

Langkah Badan Bank Tanah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin. Ia menyebutkan bahwa pembagian sertifikat tanah ini adalah terobosan bersejarah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga aset negara agar tetap terlindungi.

Ia juga menekankan bahwa reforma agraria bukan hanya soal redistribusi lahan, tapi juga bagian dari strategi besar pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya sertifikat, masyarakat terdampak pembangunan IKN tidak hanya mendapatkan kompensasi, tetapi juga peluang ekonomi baru.

Terobosan dalam Reforma Agraria

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam sejarah agraria di Indonesia. Selama ini, sengketa tanah sering kali muncul akibat tidak adanya kepastian hukum. Praktik jual beli ilegal, penguasaan lahan tanpa dasar hukum, hingga mafia tanah, menjadi masalah klasik.

Dengan adanya skema hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah, masyarakat memiliki legalitas yang kuat. Selain itu, jangka waktu 10 tahun untuk meningkatkan status menjadi hak milik memberikan kesempatan bagi warga untuk memanfaatkan lahan secara produktif.

Dampak Jangka Panjang

Jika dilihat lebih jauh, langkah ini tidak hanya sekadar memberikan sertifikat. Ia membuka jalan bagi masyarakat untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih baik. Sertifikat tanah bisa menjadi modal usaha, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, hingga memperkuat posisi tawar warga dalam pembangunan wilayah.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap bisa menjaga aset negara. Karena status awal berupa hak pakai di atas HPL, negara tetap memiliki kendali atas tanah tersebut, sehingga risiko penguasaan lahan oleh pihak asing atau spekulan dapat ditekan.

Kesimpulan

Penyerahan sertifikat tanah kepada warga terdampak Bandara VVIP IKN adalah contoh konkret bagaimana pembangunan besar negara seharusnya tetap memikirkan rakyat kecil. Langkah ini bukan hanya memberi kompensasi, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ke depan, tantangan tentu masih ada, terutama dalam hal pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan agar tanah yang sudah bersertifikat benar-benar bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun, satu hal yang pasti: reforma agraria dengan skema baru ini adalah tonggak penting dalam perjalanan agraria Indonesia menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.

Jika kamu ingin mempelajari bagaimana cara memulai investasi properti dari nol, membangun portofolio tanpa risiko berlebihan, hingga menghitung potensi keuntungan dari setiap properti yang kamu miliki, kamu dapat mempelajarinya secara sistematis melalui Buku Ternak Properti. Buku ini dibuat untuk pemula yang ingin memahami strategi investasi properti dengan pendekatan praktis, lengkap dengan studi kasus dan panduan langkah demi langkah.

Klik disini  untuk dapatkan promo special Buku sekarang dan mulai rencanakan investasi cerdasmu hari ini!